Dewan Minta Sosialisasi Kereta Cepat Harus Gencar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– DPRD Jawa Barat mengimbau pemerintah pusat agar menggencarkan sosialisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada masyarakat. Hal ini penting agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mengerti pentingnya tentang proyek tersebut.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, setiap program pembangunan dari pemerintah pusat akan lebih baik jika diiringi dengan sosialisasi yang massif. “Sehingga tidak ada perbedaan pendapat,” kata Ineu usai menghadiri Rakerda PDIP Jabar, di Bandung, Selasa (23/2).
Selain itu, Ineu pun meminta segala persyaratan yang wajib dipenuhi untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa dipenuhi dan direncanakan dengan sebaik mungkin. Selama ini, proyek tersebut menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.
“Agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin sosialiasi itu tidak seperti kemarin, sudah berjalan, baru ada sosialiasi. Sehingga pandangan-pandangan sudah beredar banyak,” bebernya.
Ketua Komisi II DPRD Jabar Ridho Budiman Utama menambahkan, manfaat dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini harus benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Selain itu, moda transportasi massal ini harus berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Dari sisi aspek ekonomi, kami ingin dan berharap kereta cepat ini tidak seperti jalan tol Cipularang. Artinya, kebangkitan ekonomi hanya terjadi di titik tertentu yakni rest area, sementara di titik lain dia malah merugikan,” katanya.
Senada dengan Ineu, Ridho pun mengimbau agar seluruh regulasi terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa lengkap dan selesai dikerjakan. “Sehingga jika semua itu sudah dipenuhi, yakni aspek ekonomisnya, teknologi, amdalnya, dan lain-lain sudah dikaji dengan baik, saya kira ke depannya tidak akan ada masalah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak ada dalam rencana induk perkeretapian di Jawa Barat. Sehingga, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan melintasi sedikitnya lima kabupaten/kota di Jabar harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.
Bahkan, Bobihoe secara tegas menolak pembangunan kereta cepat yang akan digarap PT Kereta Cepat Indonesia China ini. Bobihoe menjelaskan, proyek kereta cepat ini muncul tiba-tiba sehingga banyak mekanisme yang tidak ditempuh.
Selain tidak ada dalam rencana induk perkeretaapian, pembangunan kereta cepat ini pun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang dilintasi. “Bagaimana kita harus melakukan perubahan RTRW yang luar biasa,” kata Bobihoe.
Jika kereta cepat ini tetap dibangun, Bobihoe khawatir akan terjadinya alih fungsi lahan hijau yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Terlebih, pengadaan moda transportasi massal ini pun akan diikuti dengan pengembangan daerah seperti pembangunan perumahan serta fasilitas lainnya.
“Bayangkan kalau ada kawasan hijau yang selama ini kita lindungi sebagai sumber resapan air, tiba-tiba dihilangkan untuk kereta cepat. Harusnya tidak boleh dirusak untuk menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Oleh karena itu, Bobihoe mengajak Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi untuk menolak pembangunan kereta cepat ini. Bahkan, Bobihoe mengaku akan menggalang dukungan dari masyarakat yang turut menolak proyek tersebut.
“Akan mengajak elemen masyarakat. Tentunya kami juga minta pemda menolak,” pungkasnya.
sumber : http://bandung.pojoksatu.id/read/2016/02/23/dewan-minta-sosialisasi-kereta-cepat-harus-gencar/

Koalisi Tolak Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung

Tampak Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono (tengah) bersama Koalisi Masyarakat Menolak Kereta Cepat Jakarta -Bandung menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/2). FOTO: DOK.PRI for JPNN.com

JAKARTA – Saat pemerintahan Jokowi-JK gencar menggolkan proyek megah Kereta Api Cepat (high speed railway/HSR) Jakarta-Bandung kerja sama Indonesia-Tiongkok, sebagian kalangan justru menolak proyek tersebut yang menghabiskan anggaran sekitar lebih dari Rp 70 triliun.

Mereka yang menolak keras terdiri dari politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono (mewakili partai politik), Ketua Dewan Nasional WALHI Dadang Sudarja, Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, dan Ketua PRODEM Andrianto. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam keterangan persnya, Ferry Juliantono secara tegas menolak proyek tersebut lantaran diduga ada permainan pemerintah, dan juga dianggap tidak transparan kepada masyarakat. Karenanya, Ferry meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar (tidak jauh dari kawasan Gedebage) menjadi pusat Pemerintahan Kota Bandung sepanjang 140,9 kilometer (km) harus dibatalkan.

“Kita meminta Presiden Jokowi membatalkan proyek tersebut, karena kita melihat ada kepentingan bisnis properti dibalik proyek itu seperti Sinar Mas, Sumarecon dan Lippo. Kami melihat juga proyek tersebut tidak sesuai dan tidak ada dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga pemerintah secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat dokumen perjanjian proyek tersebut,” tegas Ferry Juliantono yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, di Jakarta Selatan, Rabu (10/2).

Menurut Ferrry, aksi penolakan tersebut terus digalakkan bersama rekan-rekan di Jawa Barat seperti dari kalangan LSM, aktivis, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, dan ormas.

“Kita akan terus mencari dukungan dan perbanyak elemen untuk menolak rencana pemerintah tersebut,” tegas Ferry.

Menurut Ferry, program pemerintah terseut tidak sesuai janji-janjinya. Dalam situasi krisis malah melakukan program yang tidak menyentuh rakyat. Apalagi hingga sekarang pemerintah tidak transparan mengenai proyek tersebut dan terkesan ada permainan.

“Kita patut mempertanyakan darimana hitung-hitungan manfaatnya. Dan, kenapa pemerintah Indonesia ngotot membangun kereta cepat. Ini ada kepentingan penguasaha Tanah Air, nanti akan dilepas hak-haknya kepada pengembang,” ujarnya.

Dia juga meminta lembaga hukum seperti KPK agar mengusut dugaan penyimpangan kongkalikong anggaran proyek tersebut.

“KPK segera terlibat dalam melakukan pencegahan dugaan korupsi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. DPR RI juga segera memanggil pemerintah untuk menjelaskan secara rinci proyek kereta api cepat dan membentuk panitia khusus kereta cepat agar memanggil semua pihak yang terlibat,” tegas Ferry.
sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/02/10/356097/Koalisi-Tolak-Proyek-Kereta-Api-Cepat-Jakarta---Bandung-

Kami Menolak Pembangunan Kereta Instan Jakarta-Bandung

Kami Menolak Pembangunan Kereta Instan Jakarta-Bandung"

Jumat, 19 Februari 2016 |

KOMPAS.com/Reni Susanti Sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan warga yang menamakan dirinya Sunda Pergerakan berunjukrasa menolak pembangunan instan kereta cepat Jakarta Bandung.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sosialisasi kereta cepat Jakarta-Bandung didemo dua kelompok masyarakat. Yang pertama mahasiswa Insitut Teknologi Bandung. Kedua, sekelompok warga yang emnamakan dirinya Sunda Pergerakan (Sunda Gugat).

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa membawa foto-foto Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan lainnya.

Di tengah-tengah foto tersebut terlihat sebungkus mie instan bertuliskan kereta. Mie instan tersebut, digambarkan sebagai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun sangat instan.

"Kami menolak pembangunan instan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," ujar Presien KM ITB, Muhammad Mahardika Zein di Bandung, Jumat (19/2/2016).

Mahardika mengungkapkan, penolakan akan terus berlangsung, sebelum proyek ini menyelesaikan beberapa hal, yakni pengkajian ulang mengenai kelayakan secara sosial disamping kelayakan finansial proyek. Lalu harmonisasi kebijakan yang bertentangan serta pemantapan SDM dan teknologi supaya kandungan lokal dalam pengerjaan proyek strategis dapat dimaksimalkan.

Pengunjuk rasa juga menuntut proses pembangunan sesuai dengan aturan, prosedur, dan kaidahyang belaku. Mereka pun menuntut Menneg BUMN memberikan kejelasan, berkaitan dengan proyek ambisius yang sarat kepentingan asing

sumber : http://regional.kompas.com/read/2016/02/19/12015981/.Kami.Menolak.Pembangunan.Kereta.Instan.Jakarta-Bandung.

Mahasiswa ITB Tolak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jumat, 19 Februari 2016 — 15:42 WIB

• — Twitter
• — Facebook
• — Google Plus

BANDUNG (Pos Kota) – Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa ITB berunjuk rasa di depan Hotel Panghegar, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/2/2016). Mereka menolak rencana pemerintah menbangun kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hotel Panghegar menjadi sasaran demonstarasi lantaran di penginapan tersebut tengah digelar sosialisasi Kereta Cepat Indonesia China yang mengangkat topik, ‘Geliat Kota Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi’.
Presiden KM ITB 2016, M Mahardhika Zein mengatakan, KM ITB menolak pembangunan instan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebelum adanya pengkajian ulang mengenai kelayakan finansial proyek, harmonisasi kebijakan yang bertentangan dan pemantapan SDM serta teknologi. Sehingga kandungan lokal dalam pengerjaan proyek strategis dapat dimaksimalkan. “Kami meminta Menteri BUMN untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan proyek ambisius yang dinilai sarat kepentingan asing dan bernuansa politis,” kata Mahardika.
Selain itu, KM ITB menuntut agar proses pembangunan sesuai dengan aturan, prosedur, dan kaidah yang berlaku. Massa menilai, proyek tersebut kontradiktif dengan janji Jokowi yang akan meningkatkan pembangungan di luar Jawa dan membangun kemaritiman. “Lebih baik di arahkan di sana. Banyak timbul pertanyaan, atas dasar kepentingan siapa,” katanya.
Dalam aksinya ini para mahasiswa membawa pataka dan poster bergamabar Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno yang di dalamnya terdapat kalimat kritis menolak proyek kereta cepat ini. “Kami mempertanyakan, kenapa harus cepat-cepat, ini diwujudkan untuk siapa,” kata Mahardhika.
Selain itu, kata dia, rencana pembangunan kereta cepat itu akan dibuat pada tahun 2030, tapi kenapa harus dibangun 2016-2019 ini dan dijadikan proyek nasional. “Kami juga menilai banyak hak yang bertentangan, Perpres 107/2015 dengan Perpres nomor 3/2016,” katanya.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa pataka dan poster bergambar Presiden Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno yang di dalamnya terdapat kalimat kritis menolak proyek kereta cepat ini.
sumber : http://poskotanews.com/2016/02/19/mahasiswa-itb-tolak-pembangunan-kereta-cepat-jakarta-bandung/

Sunda Gugat Sebut 'Kecebong' untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jumat, 19 Februari 2016 13:44

TRIBUN JABAR/SITI FATIMAH

Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) melakukan aksi di sela-sela acara Sosialisasi Kereta Cepat dan Diskusi Publik Geliat Kota Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat di Hotel Panghegar, Jumat (19/2/2016). 

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Aksi penolakan untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sunda Pergerakan (Sunda Gugat). Mereka bahkan menyebut kereta cepat dengan sebutan Kereta Cepat Bodong (Kecebong).
Aksi yang dilakukan di sela-sela acara Sosialisasi Kereta Cepat dan Diskusi Publik "Geliat Kota Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat di Hotel Panghegar, Jumat (19/2/2016) ini menyerukan penolakan atas rencana pembangunan KA cepat karena menilai tidak ada satupun payung hukum untuk "Kecebong" tersebut.
Mereka juga menyerukan akan potensi konflik agraria yang bisa terjadi dengan adanya proyek tersebut. Selain itu, proyek pembangunan "Kecebong" dianggap sangat merusak lingkungan dan mengancam sosail serta budaya khususnya di sekitar lingkungan proyek.
Selaib berorasi, mereka juga membentangkan spanduk putih bertuliskan penolakan proyek pembangunan KA cepat.
sumber : http://jabar.tribunnews.com/2016/02/19/sunda-gugat-sebut-kecebong-untuk-kereta-cepat-jakarta-bandung