Koalisi Tolak Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung
Tampak
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono (tengah) bersama
Koalisi Masyarakat Menolak Kereta Cepat Jakarta -Bandung menggelar jumpa
pers di Jakarta, Rabu (10/2). FOTO: DOK.PRI for JPNN.com
JAKARTA – Saat
pemerintahan Jokowi-JK gencar menggolkan proyek megah Kereta Api Cepat
(high speed railway/HSR) Jakarta-Bandung kerja sama Indonesia-Tiongkok,
sebagian kalangan justru menolak proyek tersebut yang menghabiskan
anggaran sekitar lebih dari Rp 70 triliun.
Mereka yang menolak keras terdiri dari
politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono (mewakili partai politik),
Ketua Dewan Nasional WALHI Dadang Sudarja, Sekertaris Jenderal
Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, dan Ketua PRODEM Andrianto.
Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Pembangunan Kereta Api
Cepat Jakarta-Bandung.
Dalam keterangan persnya, Ferry Juliantono
secara tegas menolak proyek tersebut lantaran diduga ada permainan
pemerintah, dan juga dianggap tidak transparan kepada masyarakat.
Karenanya, Ferry meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan
menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar
(tidak jauh dari kawasan Gedebage) menjadi pusat Pemerintahan Kota
Bandung sepanjang 140,9 kilometer (km) harus dibatalkan.
“Kita meminta Presiden Jokowi membatalkan
proyek tersebut, karena kita melihat ada kepentingan bisnis properti
dibalik proyek itu seperti Sinar Mas, Sumarecon dan Lippo. Kami melihat
juga proyek tersebut tidak sesuai dan tidak ada dalam rencana tata ruang
wilayah, sehingga pemerintah secara terbuka menyampaikan kepada
masyarakat dokumen perjanjian proyek tersebut,” tegas Ferry Juliantono
yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, di Jakarta Selatan, Rabu
(10/2).
Menurut Ferrry, aksi penolakan tersebut
terus digalakkan bersama rekan-rekan di Jawa Barat seperti dari kalangan
LSM, aktivis, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, dan ormas.
“Kita akan terus mencari dukungan dan perbanyak elemen untuk menolak rencana pemerintah tersebut,” tegas Ferry.
Menurut Ferry, program pemerintah terseut
tidak sesuai janji-janjinya. Dalam situasi krisis malah melakukan
program yang tidak menyentuh rakyat. Apalagi hingga sekarang pemerintah
tidak transparan mengenai proyek tersebut dan terkesan ada permainan.
“Kita patut mempertanyakan darimana
hitung-hitungan manfaatnya. Dan, kenapa pemerintah Indonesia ngotot
membangun kereta cepat. Ini ada kepentingan penguasaha Tanah Air, nanti
akan dilepas hak-haknya kepada pengembang,” ujarnya.
Dia juga meminta lembaga hukum seperti KPK agar mengusut dugaan penyimpangan kongkalikong anggaran proyek tersebut.
“KPK segera terlibat dalam melakukan
pencegahan dugaan korupsi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. DPR
RI juga segera memanggil pemerintah untuk menjelaskan secara rinci
proyek kereta api cepat dan membentuk panitia khusus kereta cepat agar
memanggil semua pihak yang terlibat,” tegas Ferry.sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/02/10/356097/Koalisi-Tolak-Proyek-Kereta-Api-Cepat-Jakarta---Bandung-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar